Barru – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Operasional Sekolah Rakyat sebagai langkah memastikan seluruh aspek pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat siap sebelum diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juli 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Rabu (8/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan operasional Sekolah Rakyat, mulai dari kesiapan infrastruktur, asrama, perlengkapan siswa, layanan kesehatan, hingga dukungan lintas perangkat daerah agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal sejak hari pertama.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Barru menjadi salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang memperoleh Program Sekolah Rakyat Permanen dari pemerintah pusat.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang dibangun bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Forkopimda, seluruh perangkat daerah, serta berbagai pihak yang terus mengawal proses persiapan sejak awal.
“Keberhasilan ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah dari kerja sama seluruh pihak yang memiliki semangat yang sama untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat Barru,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa seluruh pembangunan harus diselesaikan tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitas. Kepada kontraktor pelaksana dari PT Waskita Karya, Ardian Saputra, ia meminta setiap pekerjaan dilakukan secara cermat karena Sekolah Rakyat akan menjadi aset pendidikan jangka panjang bagi Kabupaten Barru.
“Jangan memburu target waktu tetapi mengabaikan kualitas bangunan. Sekolah Rakyat ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Barru. Karena itu kualitasnya harus benar-benar dijaga,” tegas Bupati.
Ia menambahkan, seluruh fasilitas harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan, termasuk aspek yang sering dianggap sederhana namun sangat menentukan kualitas layanan pendidikan.
Salah satu perhatian khusus Bupati adalah fasilitas sanitasi. Menurutnya, kebersihan dan kenyamanan toilet merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi para siswa.
“Saya perempuan, jadi saya sangat memperhatikan toilet. Jangan sampai bangunannya megah tetapi toiletnya tidak layak. Toilet harus bersih, higienis, dan nyaman digunakan anak-anak,” ungkapnya.
Selain memastikan pembangunan fisik berjalan sesuai target, Bupati meminta seluruh perlengkapan siswa segera dipastikan ketersediaannya melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baginya, kesiapan operasional tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan gedung, tetapi juga dari kesiapan seluruh layanan ketika para siswa mulai menempati asrama.
Untuk mendukung hal tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Dinas Kesehatan diminta menyiapkan pemeriksaan kesehatan seluruh calon siswa pada hari pertama, Satpol PP membantu pengamanan selama proses penerimaan siswa, sementara Dinas Lingkungan Hidup memastikan pengelolaan sampah berjalan optimal mengingat lebih dari 500 penghuni nantinya akan beraktivitas di kawasan Sekolah Rakyat.
“Semua OPD harus bergerak. Jangan ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kita sukseskan bersama karena ini adalah program negara sekaligus kebanggaan masyarakat Barru,” tegasnya.
Tidak hanya menyoroti kesiapan operasional, Bupati juga menekankan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Barru.
Ia meminta agar penyedia lokal diprioritaskan dalam pengadaan berbagai kebutuhan sekolah sehingga perputaran ekonomi dapat dinikmati oleh pelaku usaha daerah.
“Saya tidak mau masyarakat Barru hanya menjadi penonton. Pengusaha-pengusaha lokal harus merasakan manfaat ekonomi dari hadirnya Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Perhatian yang sama juga diberikan terhadap perekrutan tenaga pendukung, seperti petugas keamanan, juru masak, tenaga kebersihan, dan tenaga operasional lainnya. Bupati berharap masyarakat Barru memperoleh prioritas sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Sosial RI.
Bahkan, harapan tersebut telah disampaikan langsung kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico.
“Saya berjuang menghadirkan Sekolah Rakyat karena saya tahu program ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Barru. Saya tidak ingin masyarakat saya hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Sementara itu, untuk tenaga pendidik, Bupati meminta proses seleksi dilakukan secara profesional dan objektif berdasarkan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga maupun kedekatan pribadi. Ia juga meminta seluruh data tenaga pendidik dan tenaga pendukung disampaikan secara terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Barru sebagai bentuk transparansi pelaksanaan program.
Bupati juga mengingatkan agar proses penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan pemerintah dengan memprioritaskan keluarga kategori desil 1 dan desil 2, disertai pemerataan peserta didik dari seluruh kecamatan serta pemeriksaan kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh.
Selain itu, ia meminta Perumda Air Minum (PDAM) Barru memastikan kebutuhan air bersih Sekolah Rakyat terpenuhi tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat sekitar. Menurutnya, kualitas air harus memenuhi standar kesehatan karena akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan aktivitas sehari-hari para siswa.
“Jangan sampai hadirnya Sekolah Rakyat justru menghadirkan masalah baru bagi rakyat. Sekolah Rakyat harus memberi manfaat besar, bukan mengurangi hak masyarakat mendapatkan air bersih,” tegasnya.
Sebelumnya, kontraktor pelaksana PT Waskita Karya, Ardian Saputra, melaporkan bahwa seluruh fasilitas utama yang dibutuhkan untuk operasional awal telah dipersiapkan. Sebanyak 330 siswa dijadwalkan mulai memasuki kawasan Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 dengan memanfaatkan ruang belajar dan asrama yang telah siap digunakan, sementara penyelesaian keseluruhan fasilitas permanen ditargetkan rampung pada 20 Juli 2026.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian Sosial RI sekaligus PIC Persiapan MPLS Sekolah Rakyat Permanen Barru, Nurlina, memberikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil pemantauan di Sulawesi Selatan, progres persiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Barru dinilai sebagai salah satu yang paling maju dan berpotensi menjadi percontohan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di daerah lain.
Rapat koordinasi turut dihadiri para kepala OPD terkait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, para PIC Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI, Camat Soppeng Riaja, Wakil Kepala SRT 65 Barru bersama para wali asuh, Kepala Desa Lawallu, serta sejumlah undangan lainnya.
