PAREPARE — Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menjaga harga dan pasokan pangan, sekaligus mengantisipasi gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
Strategi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., saat mewakili Bupati Barru dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa, 15 September 2026.
Dalam forum tersebut, Andi Syarifuddin memaparkan perkembangan inflasi di Barru, khususnya dinamika harga pangan, sekaligus berbagai langkah pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga.
Salah satu strategi yang menjadi andalan Pemkab Barru adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini rutin digelar di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru dan mendapat antusiasme masyarakat meski tidak dilaksanakan langsung di kawasan pasar.
GPM memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga relatif terjangkau. Pelaksanaannya juga dipadukan dengan Gerakan Rabu Bersih di lingkungan Dinas Pertanian sebagai bentuk inovasi sekaligus upaya mendekatkan pelayanan pangan kepada masyarakat.
Berbagai pihak turut menopang pelaksanaan program tersebut, mulai dari Perum Bulog, peternak ayam dan telur, distributor gula dan minyak goreng, hingga pelaku usaha dan kelompok pangan lainnya.
Komoditas yang tersedia mencakup beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, bawang merah, cabai rawit, ikan, buah-buahan, serta berbagai produk olahan pangan.
Namun, pengendalian inflasi bagi Pemkab Barru tidak hanya dilakukan melalui intervensi harga. Pemerintah juga mendorong penguatan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.
Masyarakat didorong memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam komoditas kebutuhan sehari-hari seperti cabai, tomat, bawang dan sayuran. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar ketika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan harga komoditas tertentu.
Andi Syarifuddin mengatakan distribusi pangan di Barru sejauh ini relatif berjalan baik. Kendati demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan produksi dan pasokan, termasuk kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Di forum TPID Sulsel, persoalan distribusi BBM juga menjadi perhatian. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Bidang Ekonomi, Since Erna Lanba, mengatakan pengendalian inflasi tidak bisa hanya melihat harga komoditas pangan, tetapi juga faktor transportasi dan distribusi.
Ia mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah. Ketika tekanan darah terlalu tinggi dan tidak dikendalikan, kesehatan terganggu. Begitu pula inflasi, jika melonjak dan tidak segera diantisipasi, daya beli masyarakat dapat tertekan dan memicu persoalan ekonomi yang lebih luas.
Menurut Since Erna, kenaikan harga barang tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi harus melibatkan seluruh sektor yang memiliki hubungan dengan pembentukan harga.
“Jangan hanya satu sektor yang kita lihat. Seluruh distributor, pertanian, BPP, Bulog dan sektor ekonomi lainnya harus duduk bersama dalam membahas persoalan inflasi,” ujarnya.
Salah satu faktor yang dinilai memiliki efek berantai adalah BBM. Gangguan pasokan maupun distribusi BBM dapat berdampak pada transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan masyarakat.
“Kalau BBM bermasalah, maka harga bisa ikut berubah. Transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya akan terdampak, sehingga pada akhirnya harga barang juga berpotensi meningkat,” katanya.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memetakan kebutuhan serta kuota BBM di masing-masing wilayah.
Kebutuhan kendaraan roda dua dan roda empat, kendaraan operasional, sektor pertanian hingga nelayan perlu dipetakan melalui data yang akurat. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dan pengusulan kuota BBM kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Pemantauan juga perlu dilakukan terhadap sumber pasokan, volume pasokan harian dan pola distribusi BBM untuk mengantisipasi antrean sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar.
Since Erna menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan BPS, distributor, pelaku usaha, sektor pertanian, perikanan, transportasi dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kalau kita ingin harga turun dan inflasi terkendali, seluruh sektor ekonomi harus bergerak bersama. Pemerintah harus duduk bersama BPS, berkoordinasi dan berkolaborasi,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Kabupaten Barru juga mencatat capaian positif dalam pengisian Kuesioner Komoditas/Produk/Jasa Unggulan (KPJU) UMKM Zona III. Dari target 25 kuesioner, Barru telah mengisi 28 kuesioner dengan 28 data dinyatakan valid dan bersih.
Capaian tersebut menempatkan Barru pada peringkat pertama dengan progres 112 persen, atau berstatus hijau.
Capaian itu menjadi bagian dari upaya memperkuat basis data komoditas dan produk unggulan daerah sebagai salah satu pijakan dalam pengembangan ekonomi daerah dan UMKM.
Kegiatan HLM dan Capacity Building TPID Sulsel dihadiri Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Di antaranya Bupati Pangkep, Bupati Barru yang diwakili Sekda Barru, Bupati Enrekang yang diwakili Sekda Enrekang, serta perwakilan Bupati Sidrap dan Bupati Pinrang melalui jajaran asisten bidang perekonomian dan pembangunan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan didorong semakin solid dalam mengendalikan inflasi, tidak hanya dengan menjaga harga pangan, tetapi juga memastikan pasokan energi, transportasi dan distribusi tetap berjalan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
