Barru — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026 yang digelar di Baruga Pettu Adae, Lantai VI Menara MPP Kantor Bupati Barru, Kamis (8/1/2026).
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barru untuk mengevaluasi capaian kinerja seluruh perangkat daerah sepanjang Tahun 2025, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dan rencana aksi yang lebih terukur guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan rapat di awal tahun dinilai strategis karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan refleksi atas capaian dan tantangan pada tahun sebelumnya, sekaligus merumuskan langkah yang lebih terarah, sistematis, dan terencana dalam menghadapi Tahun 2026.
Sejumlah poin penting menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain identifikasi indikator kinerja melalui penjabaran indikator utama ke dalam indikator dan subindikator agar perencanaan lebih terstruktur dan mudah diukur. Selain itu, dilakukan penetapan rentang waktu pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan, yang disesuaikan dengan durasi masing-masing kegiatan guna memudahkan proses pemantauan dan evaluasi.
Rapat ini juga menegaskan pentingnya RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 sebagai dasar perencanaan utama, sehingga seluruh rencana aksi yang disusun selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barru serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penguatan reformasi birokrasi kembali ditekankan sebagai amanah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah.
Pendekatan rapat yang disertai pemberian contoh indikator utama serta pembukaan ruang diskusi dinilai mampu menciptakan suasana pertemuan yang lebih interaktif dan berorientasi pada solusi. Peran pimpinan sebagai pemandu dan fasilitator juga dipandang penting dalam mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam menyusun langkah pencapaian target kinerja.
Selain aspek perencanaan, rapat koordinasi ini turut menyoroti faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program, meliputi ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Dalam rangka peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), rapat ini menekankan penguatan indikator pendukung, antara lain perencanaan dan pengukuran kinerja dengan penetapan penanggung jawab yang jelas, pelaporan kinerja yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah agar lebih akurat dan tepat waktu, serta evaluasi internal oleh Inspektorat guna memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pada tahap awal, telah teridentifikasi 35 Kinerja Utama berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029, reformasi birokrasi, serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Kinerja utama tersebut antara lain mencakup Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Nilai Rapor Pendidikan, Indeks Risiko Bencana, Indeks Kesehatan, prevalensi stunting, LPPD dan LKPJ, Indeks Daya Saing Pilar Infrastruktur, Indeks Infrastruktur Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, penurunan intensitas emisi GRK, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pemerintahan Digital, rasio PAD terhadap pendapatan daerah, MCSP KPK RI, penilaian Adipura, Anugerah Parahita Ekapraya, Kabupaten Layak Anak, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Ketahanan Pangan, optimalisasi pemanfaatan MPP Digital (single sign-on), Kabupaten/Kota Sehat, Indeks Inovasi Daerah, pengendalian inflasi, penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI, tingkat kematangan organisasi, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, LHKPN, LHKASN, penyusunan pakta integritas, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Indeks Barang Milik Daerah (BMD).