Kebijakan Umum

Untuk menjalankan strategi dan mewujudkan visi misi, maka perlu diterapkan kerangka kerja (framework) dengan mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan sebagai berikut : Meningkatkan proporsi dana pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat pedesaan. Kebijakan ini mengharuskan adanya alokasi dana ke setiap desa,  dan setiap unit kerja lebih mengutamakan kepentingan masyarakat pedesaan. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemberdayaan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini mengharuskan memberikan tekanan pada kepentingan jangka panjang dan tidak merusak lingkungan hidup. Melestarikan nilai-nilai, norma dan kearifan budaya lokal. Kebijakan ini mengharuskan menyeleksi segala bentuk hubungan dengan pihak luar dan menolak bila tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma dan kearifan sehingga mengharuskan selalu bernafaskan keagamaan Menerapkan tata kepemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini mengharuskan setiap aparat bekerja berorientasi pada klien agar dapat memberikan pelayanan secara profesional dan terpercaya, sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat melakukan perannya secara optimal.