Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Visi

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERDAYA DAN MANDIRI "

Misi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan 80M aparatur pemerintah Desa Kelurahan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan Mengembangkan usaha ekonomi produktif Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan tehnologi pedesaan yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kemampuan lokal Meningkatkan kualitas SDM dan keterampilan masayarakat dalam mengelola hasil produksinya. Meningkatkan sinergitas program an tara instansi dalam pemberdayaan masyarakat.  

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADrs. NASARUDDIN, M.Si.KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SEKRETARIATJAMALUDDIN, S.Sos, MHSEKRETARIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 MUH. YASIR, S.SosKASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM
 Hj. HARDIAWATI, SEKASUBAG. KEUANGAN
 GUNAWAN, S.SosKASUBAG. UMUM
BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT KABID.  KETAHANAN MASYARAKAT
 ARDI, S.SosKASUBID. MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT
 BASO ZAINUDDIN, S.SosKASUBID. PENGEMBANGAN SDM
BIDANG SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESADrs. H. NAHNU, M.SiKABID.  SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA
 Drs. MASKAMILUDDINKASUBID. MOTIVASI SWADAYA GOTONG ROYONG
 Hj. MARDIAH, S.SosKASUBID. TRADISI BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BIDANG USAHA EKONOMI SDA DAN TEKNOLOGIADAM BACO, SEKABID.  USAHA EKONOMI SDA DAN TEKNOLOGI
 SAPARUDDIN, S.SosKASUBID. USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA
 ABD. MUHAIMIN HUSAIN, S.SosKASUBID. SDA DAN TEKNOLOGI PEDESAAN

KEBIJAKAN

Menumbuhkembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasikan dirinya dan dalam mensambil keputusan da1am setiap tahapan proses pembangunan Mengembangkan dan mendorong kemampuan inovasi masyarakat dengan memperhitungkan aspek-aspek sosiaJ, budaya, ekonomi dan tisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publilk Percepatan penanggulangan kemiskinan Peningkatan ketersediaan infrastruktur ekonomi Mengembangkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terpadu  

STRATEGI

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemberdayaan masyarakat dan desa, Kecamatan clan Desa/Kelurahan Meningkatkan peran serta masy.arakat dalam pembangunan melalui penumbuhan dan pengembangan inspirasi, aspirasi dan partisipasi masyarakat  dalam semua tahapan proses pembangunan. Meningkatkan dan mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif yang berbasis pada potensi masyarakat. ­ Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ekonomi dalam membangun dan  mengembangkan kemitraan. Meningkatkan kemampuan dan ke1terampilan masyarakat dalam mengelola hasil produksinya. Menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan tehnologi tepat  guna perdesaan yang berdaya guna dan berdaya saing.

TUJUAN

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur PMD, Kecamatan dan Desa Kelurahan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan. Bertumbuhkembangnyajenis usaha ekonomi produktif masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarnkat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alarn serta penerapan teknoJogi tepat guna yang berdaya saing dan berdaya guna. Meningkatnya sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI Kedudukan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi 

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyrakat. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna pedesaan Pengkoordinasian penyusunan progran dibidang pembaerdayaan masyarakat. Pelaksanaan tugas- tugas Tata Usaha Badan. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.