Bupati Barru Mediasi Dialog Pemindahan Kuburan yang Akan Dilalui Rel Kereta Api

Tuesday, 12 December 2017

BARRU - Bupati Barru, Ir Suardi Saleh melakukan mediasi bersama sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Barru di Aula Kantor Pemda Barru Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Senin (11/12/2017).

Mediasi tersebut yakni terkait polemik rencana pemindahan 809 makam yang di lalui Rel Kereta Api (RKA) di Lingkungan Polewali, Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja.

Dalam forum mediasi itu, juga dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Barru, Andi Adnan Aziz, Kadis Pertanahan Barru, Camat Soppeng Riaja, Charly S Discher Kepala Lingkungan Polewali, Satker RKA, serta beberapa tokoh pemuda dan masyarakat Soppeng Riaja.

Dalam mediasi tersebut, PMII cabang Barru mengkritisi etika Satker RKA, yang menurutnya melupakan nilai-nilai demokrasi.

"Hingga forum mediasi dilakukan, Satker RKA dan pemerintah setempat tidak pernah melakukan sosialiasasi bahwa makam di Capoe dilewati jalur RKA," kata Ketua PMII cabang Barru, Abram (25).

Persoalan tersebut, kata dia, menjadi penyebab sehingga muncul polemik di tengah masyarakat, khususnya warga Soppeng Riaja.

"Ditambah lagi tidak pernahnya melakukan musyawarah mufakat bersama masyarakat  setempat untuk membahas hal ini agar terjadi kesepakatan tentang solusi 809 makam tersebut," ujarnya.

Selain itu, PMII cabang Barru juga mengingatkan pentingnya budaya 'Mappatabe' yang ada di kalangan masyarakat bugis Makassar.

"Hal ini kami tekankan agar Satker RKA tidak bertindak semaunya dan mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat setempat," tegas Abram.

Kritikan PMII cabang Barru itu pun dibenarkan beberapa ahli waris makam yang juga memberikan kritikan terhadap proses pelaksanaan proyek RKA dalam mediasi tersebut.

Selain itu, perwakilan masyarakat yang sempat hadir dalam pertemuan itu juga menyarankan agar aktivitas pembangunan RKA di Capoe, tidak menyentuh makam sebelum adanya kesepakatan yang terjadi di antara semua pihak.

Sementara itu, pihak Satker RKA, Ikmal membantah jika disebut tidak pernah melakukan sosialisasi.

Ia mengklaim hal tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya ke masyarakat.

"Kita sudah pernah melakukan sosialisasi terkait hal itu," terang Ikmal.

Bupati Barru, Ir Suardi Saleh menyebut bahwa ada proses yang terlewatkan oleh Satker RKA dalam melaksanakan proyek.

"Lebih cepat memang lebih baik, tapi melewatkan proses musyawarah untuk mufakat adalah hal yang tak bisa di benarkan, apalagi ini untuk kepentingan bersama," kata Suardi Saleh usai mendengar beberapa informasi dari pihak ahli waris makam dan PMII cabang Barru.

Suardi sangat menginginkan bahwa langkah pembangunan RKA harus di mulai dari awal lagi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Satker RKA, maupun pemerintah setempat wajib melaksanakan tudang sipulung untuk mengakomodir keinginan masyarakat setempat," ujar Suardi.

Mantan Kepala Dinas PU Pinrang itu, pun meminta Camat Soppeng Riaja agar memfasilitasi pihak Satker RKA bersama pihak terkait untuk melaksanakan Tudang Sipulung dengan masyarakat setempat di Kecamatan Soppeng Riaja.

"Namun sebelumnya, pihak Satker RKA wajib meninjau kembali lokasi pemakaman di Capoe, agar nantinya dalam Tudang Sipulung dapat dipaparkan opsi-opsi yang logis, yang sejalan dengan keinginan masyarakat setempat," katanya.

Sekedar diketahui, polemik terkait rencana pemindahan makam di Soppeng Riaja untuk proyek RKA muncul dari berbagai pihak.

Selain dari PMII cabang Barru dan masyarakat atau ahli waris, kritikan juga sebelumnya muncul dari Wakil Ketua DPRD Barru, Rahman Hasan.

(TribunBarru.com, Akbar HS)