BUPATI BARRU BUKA SOSILASASI PROGRAM BSPS TINGKAT KABUPATEN

Monday, 15 July 2019

Bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh,M.Si membuka secara resmi sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Yang Berlangsung di Lantai 6 Menara Kantor Bupati Barru,Senin (15/7/19).

Sebanyak 117 Rumah Untuk 5 Desa Di Kabupaten Barru, mendapat Bantuan Rumah Swadaya Alokasi Khusus Yakni Desa Anabanua 25 Unit,Desa Galung 27 Unit,Desa Tompo 25 Unit,Desa Binuang 20 Unit dan Desa Kamiri 20 Unit.Dengan Nilai Bantuan PerKepala Keluarga Mendapatkan Rp.17.500.000.
Program BSPS merupakan salah satu program Kementerian Perumahan dan permukiman mengatasi permasalaham rumah tidak layak huni dengan melibatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat penerima bantuan.

Penerima bantuan adalah masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding dalam memenuhi kriteria keselamatan bangunan, pemenuhan luas ruang dan kesehatan bagi penghuni.Dalam acara Dilakukan Penyerahan Bantuan Secara simbolis oleh Bupati Barru Di dampingi Kadis Perumahan dan Kawasan pemukiman Kab.Barru dan KAI SNVT Penyedian Perumahaan Prov SulSel Kepada 5 warga perwakilan Penerima BSPS.

Dalam Sambutan Bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh,M.Si Mengucapkan Selamat datang di Kabupaten Barru,Kepada Para Narasumber Dan Tim Dari SNVT Penyedian perumahaan Prov.SulSel.Semoga Kehadirannya Pada Kegiatan ini,Semakin Memperkokok Dan Menjadi Spirit bagi Kami untuk Memajukan Pembangunan di Kab.Barru,Khususnya Dalam Penyediaan Hunian Yang Layak Bagi Masyarakat Kabupaten Barru.

Lanjut Beliau Mengatakan Bahwa Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahaan swadaya Sangat membantu dalam penyediaan Rumah Layak Huni Seperti Di ketahui Kabupaten Barru Masih Memiliki Tingkat Hunian Yang belum layak Masih Cukup Tinggi Yakni 1.300 Rumah Berdasarkan Data Aplikasi SI-RTLH kab.Barru Pada Tahun 2018.

"Oleh Karna Itu Pada Kesempatan ini Pula Kami menitipkan pesan Kepada para Penerima Bantuan agar kiranya melaksanakan kegiatan ini dan bekerja Sesuai dengan spesifikasi teknis yang telag ditentukan Oleh Kementrian PUPR sehingga Tercipta Hunian Yang layak Baik Secara Kuantitas dan kualitas".Harap Beliau.

(Humas Pemkab Barru)